JPNN.com 
Syarief Hasan Apresiasi Atas Masukan Rektor dan Dekan Universitas Hasanuddin
jpnn.com, MAKASSAR - Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan sangat mengapresiasi antusiasme Rektor dan para dekan Universitas Hasanuddin (Unhas) saat membahas, mendiskusikan serta memberi masukan seputar amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan GBHN.
Menurut Syarief Hasan sapaan akrabnya, Unhas adalah salah satu elemen masyarakat yang telah dikunjungi MPR untuk melakukan serap aspirasi terkait wacana amendemen terbatas dan GBHN yang merupakan bagian dari rekomendasi MPR Periode 2014-2019 kepada MPR Periode 2019-2024.
“Saya pikir, pembahasan tentang amendemen di kampus Unhas akan berlangsung pasif tetapi ternyata berjalan sangat aktif. Rektor dan para dekan Unhas betul-betul sangat memahami wacana amendemen yang telah menjadi pembahasan hangat secara nasional ini. Saya sampai hampir habis satu buku, menulis berbagai tanggapan dan masukan dari akademisi Unhas," katanya.
Hal tersebut dikatakan politikus Partai Demokrat ini, di sela-sela acara 'Serap Aspirasi terkait Amendemen UUD dan GBHN' dengan akademisi Unhas, di Lounge Rektorat Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/12/2019). Hadir dalam acara tersebut Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia A. Tina Palubuhu dan para dekan.
Masukan intelektual dan ilmiah dari para akademisi berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti Unhas, lanjut Syarief, terkait wacana penting bangsa tersebut sangat dibutuhkan MPR.
“Masukan tersebut akan memperkaya materi dari berbagai elemen masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam di MPR," imbuhnya.
Menyikapi tentang amendemen terbatas dan GBHN sendiri, Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia A. Tina Palubuhu menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran. Pertama, amendemen terbatas yakni munculnya GBHN sebagai haluan negara sangat penting. Sebab, Indonesia butuh satu panduan kolektif untuk kontinuitas pembangunan negara.
Kedua, munculnya GBHN akan menghilangkan ketidaksinkronan antara UU dengan pelaksanaannya dan menghindari saling tumpang tindih antar UU. GBHN sebagai panduan yang mengikat untuk mencapai tujuan besar bangsa, akan menjadikan UU serta berbagai kebijakan pusat dan daerah menjadi fokus terarah.
