Syarief Hasan Minta APBN Difokuskan pada Pemulihan Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana penggunaan APBN maupun mekanisme utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan kereta cepat.

Pasalnya, pembangunan kereta cepat telah memakan biaya besar dan membengkak hingga USD 8,1 miliar.

Syarief menyebutkan, pembangunan kereta cepat yang rencananya akan menghubungkan Jakarta Bandung telah merugikan negara.

"Pembangunan kereta cepat sudah merugikan negara dan jangan ditambah lagi dengan penggunaan APBN ataupun mekanisme utang luar negeri," Ungkapnya.

Pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan China itu kini mengalami lonjakan yang signifikan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menyebutkan, biaya yang membengkak jauh lebih besar daripada tawaran Jepang.

"Proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan ternyata masih jauh di bawah biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat yang terjadi hari ini," ungkap Syarief.

Dia menilai, keuangan negara makin sulit jika proyek itu dibebankan kepada APBN.