Syarief Hasan Sebut SBY Teladan, Tak Pernah Gunakan Fasilitas Istana dalam Kepentingan Politik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyatakan era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), fasilitas kepresidenan tidak pernah dipakai untuk kepentingan politik pribadi. Dia menerangkan SBY kerap mengadakan rapat di luar istana seperti di Cikeas dalam kegiatan politik.

Pertemuan yang dilakukan itu pun lebih banyak membahas isu dan dinamika kebangsaan antara lain kebijakan-kebijakan di legislatif dan tidak pernah sekali pun  membahas isu Pilpres 2014. Begitu pun Sekgab, Presiden SBY tidak pernah terlibat dalam pencalonan presiden di Pilpres 2014.

“SBY dengan tegas  memisahkan batasan antara SBY sebagai presiden dan SBY sebagai politikus. Meskipun memang presiden adalah pejabat negara sekaligus pejabat politik, namun keduanya punya ruang dan skema kerja yang berbeda. SBY sebagai presiden bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia sementara SBY sebagai politikus tentu tidak akan terlepas dari platform dan perjuangan partainya,” kata dia, Sabtu (20/5).

Sekretaris Sekgab era Presiden SBY itu menjelaskan dahulu gabungan partai koalisi memang terbiasa berkumpul membahas perkembangan terkini. Berbagai dinamika yang terjadi didiskusikan dalam kerangka dan format koalisi, untuk kemudian menjadi sikap fraksi-fraksi anggota Sekgab di DPR.

Bahkan dalam beberapa isu tertentu, tidak semua partai koalisi memiliki pandangan yang sama. Ini adalah wujud demokrasi yang dibangun dan dihormati bersama di Sekgab.

Menurut politikus senior Partai Demokrat ini, pertemuan politik tetap dapat dilakukan tanpa perlu mencederai etika politik dan kewibawaan lembaga kepresidenan. Presiden SBY memang sangat tegas memisahkan kapan sebagai bertindak kepala negara dan kapan pula menjadi politikus. Presiden SBY sangat menghormati aturan  etika bernegara.

Syarief menjelaskan pertemuan politik diwadahi dalam agenda bersama yaitu Sekgab, mengingat banyak Ketum Umum Partai Koalisi yang juga menjadi pembantu presiden. Karena itu, setiap rapat dilakukan di kantor Sekgab atau di Cikeas.

Hal itu, menurutnya penting agar posisi pertemuan itu tidak rancu dan tidak  menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Pada prinsipnya, perlu ada pembeda antara agenda politik kepartaian dan kebijakan kenegaraan.