Tak Adil BUMN Disuruh Keluar Tapi Domestik Dikuasai Asing

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai Pemerintah tidak adil jika menyuruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan ekspansi keluar negeri. Sementara di dalam negeri sendiri perusahaan pelat merah tidak diberikan peluang untuk mendominasi dan membiarkan asing yang mengekploitasi tambang.

"Ada kesalahan kebijakan.  Tapi saya tidak yakin kalau ini tidak dilatarbelakangi oleh pemilik modal atau asing. Jadi kebijakannya tidak optimal karena ada kepentingan pemilik modal dan asing," kata Marwan kepada wartawan Sabtu (27/4).

Hal ini disampaikan Marwan menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta BUMN melakukan ekspansi ke luar negeri. Menurutnya, BUMN perlu dimodali dulu dengan memberikan peluang mendominasi di domestik terus melebarkan sayapnya ke negara lain.

Marwan mencontohkan kasus Blok Mahakam yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim). Total E & P Indonesie yang merupakan perusahaan Prancis justru diberikan kewenangan untuk melakukan eksploitasi. Sementara PT Pertamina yang merupakan BUMN tidak diberikan peluang untuk mendominasi cadangan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam.