Tak Dilibatkan dalam Pemilihan Kapolri, KPK Sindir Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - ‎Pihak DPR dan Istana menyebut tidak ada kewajiban dari Presiden Joko Widodo untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. 

Ketua KPK Abraham Samad sepakat dengan pernyataan tersebut. Meski begitu, kata Abraham, penelusuran rekam jejak terhadap calon pejabat diperlukan supaya dapat menciptakan pemerintahan yang bersih. 

"Betul itu bukan kewajiban, tapi kalau mau lihat pemerintahan ini bersih dan benar maka tidak ada salahnya menelusuri rekam jejak para pejabat yang mau diangkat," ‎kata Abraham saat dihubungi, Selasa (13/1).

Abraham berpendapat dengan tidak meminta pendapat KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak seorang calon pejabat, maka itu pertanda bahwa pemerintahan sekarang tidak mau melihat bangsa ini menjadi baik. 

"Kalau pemerintahan ini tidak mau lihat negara dan bangsa ini jadi baik maka memang tidak diperlukan pendapat dari KPK dan PPATK," tandas Abraham. ‎(gil/jpnn)