Tak Heran Ada Upaya Jauhkan Jokowi dari PDIP, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin mengatakan, undang-undang tidak mewajibkan rekrutmen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus berasal dari  anggota masing-masing partai politik. Namun, Said mengapresiasi partai politik yang memperjuangkan kader sendiri untuk menjadi cawapres pendamping Joko Widodo (Jokowi) ataupun Prabowo Subianto

Dalam pengamatan Said, sejauh ini ada tiga partai politik yang getol mengusung kader sendiri untuk menjadi cawapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Yakni PKB, Partai Demokrat (PD) dan PKS.

"Bahwa muncul anggapan cita-cita dari ketiga parpol itu dinilai terlalu tinggi atau dipandang tidak realistis sebagaimana sikap politik yang ditunjukan Golkar, PPP, Partai Nasdem, Hanura dan mungkin juga PAN, itu soal lain," ujar Said di Jakarta, Selasa (10/7).

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) itu menilai pihak yang sinis terhadap pola perjuangan politik ala PD, PKB dan PKS bisa jadi lupa bahwa pilpres tahun depan akan digelar serentak bareng pemilu legislatif (pileg). Artinya, katanya, akan muncul kecenderungan pemilih untuk mencoblos parpol yang mengusung kader sendiri sebagai capres atau cawapres.

Sebagai contoh jika Jokowi dipastikan menjadi capres maka pemilih cenderung memberikan suaranya kepada PDIP. “Sebab yang mereka tahu Jokowi adalah kader PDIP,” ucapnya.

Demikian pula dengan Gerindra yang menurut Said bakal menikmati bonus suara jika nantinya kembali mengajukan Prabowo sebagai capres. Menurutnya, logika pemilih semacam itulah yang sebetulnya melandasi spirit PD, PKB dan PKS untuk konsisten dan kukuh memperjuangkan kader masing-masing sebagai cawapres.

Said menambahkan, apabila perjuangan itu berhasil maka parpol yang bersangkutan berharap bisa menangguk untung secara elektoral dengan memperbanyak kursi DPR dan DPRD mereka.  Said meyakini alasan itu pula yang menjadi tujuan sesungguhnya PD, PKB,dan PKS.

"Alasan ini saya kira sah-sah saja. Makanya, tidak heran belakangan muncul upaya dari pihak tertentu mejauhkan Jokowi dari PDIP," ujar Said.