Tak Ikut Penataran, Diadukan ke Dewan

Jumat, 15 Oktober 2010 – 03:18 WIB

Tarmizi menjelaskan, bupati/walikota yang ikut adalah mereka yang sudah dilantik. Sedangkan yang terpilih tapi belum menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan pengangkatan, tidak ikut. Acara ini diprioritaskan bagi bupati/walikota yang baru pertama kali menduduki jabatan tersebut. Sedang yang sudah memasuki dua periode masa jabatan, tidak diprioritaskan.

Ditanya apa sanksi yang diberikan bagi yang tidak mau ikut, Tarmizi mengatakan, tidak ada sanksinya. Namun, lanjutnya, Mendagri Gamawan Fauzi akan menyurati yang tidak ikut itu, yang tembusan suratnya dikirim ke DPRD.  Khusus untuk gubernur yang baru terpilih, forumnya akan digelar dalam bentuk pertemuan-pertemuan khusus. "Seperti workshop," ucapnya.

Sebelumnya, Gamawan Fauzi pernah menjelaskan, pembekalan ini semata-mata untuk membantu kepala daerah-wakil kepala daerah, agar bisa langsung bekerja dengan baik begitu menduduki kursi jabatannya.  Menurut Gamawan, tujuan orientasi ini adalah agar kepala daerah yang baru menjabat bisa memahami secara benar filosofi pemerintahan, yang jelas sangat berbeda dengan orientasi seorang pengusaha atau tokoh agama, misalnya. (sam/jpnn)

JAKARTA -- Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) segera merealisasikan rencananya untuk menggelar orientasi atau penataran para bupati dan walikota

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News