Tak Mau Terjerat Korupsi, Rajin ke BPKP!

BATAM -- Untuk kesekian kalinya, Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan para kepala daerah agar hati-hati dalam mengelola keuangan daerah agar tidak terjerat kasus korupsi. Dikatakan, definisi korupsi saat ini berbeda dengan definisi masa lalu. Saat ini, kata Gamawan, yang dimaksud korupsi tidak semata jika ada unsur memperkaya diri sendiri.

"Namun, karena ada kesalahan dan berakibat pada memperkaya orang lain, itu sudah termasuk kategori korupsi. Saya imbau untuk lebih hati-hati dalam bertugas," kata Gamawan Fauzi di hadapan para bupati/walikota se-Indonesia dalam acara rapat kerja nasional kependudukan dan catatan sipil di Batam, Minggu (28/11) malam.

Agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal yang berbuntut urusan hukum, Gamawan mengingatkan para kepala daerah agar rajin berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Lembaga BPKP ini, katanya, memang merupakan lembaga auditor internal pemerintahan yang sudah semestinya menjadi tempat konsultasi.

"Misal ada rencana tukar guling, tanyakan, ini bagaimana tukar guling ini (menyalahi atauran atau tidak, red)," ujar mantan gubernur Sumbar itu. Dijelaskan Gamawan, ke depan memang perlu dipertegas lagi perbedaan antara kesalahan di ranah administrasi negara, dengan kesalahan yang masuk ranah pidana.