Tak Mungkin Ada Ketum Pagi dan Ketum Malam

Kami tidak khawatir, karena dalam penentuan DPP (yang sah) di samping diakui pemerintah juga diakui internal DPD tingkat I dan II. Jelas dan nyata DPD I dan II menyatakan hitam di atas putih tidak mengakui Munas Ancol. 

Saya tantang apakah Munas Ancol bisa tunjukkan dukungan DPD I dan II. Karena yang hadir bukan DPD I dan II di Ancol. Kita bisa saja berandai-andai daerah tidak mengakui. Kalau daerah tidak akui sebagai DPP ya anggotanya mana.

Kami dapatkan bocoran yang kami dengar rekaman di sana, di antara mereka sendiri (kubu Ancol). Mereka merancang dan mengancam DPD-DPD yang tidak patuh. Apa bedanya. Mereka mempersoalkan kubu Munas Bali karena kami gampang pecat. Kalau tilik rapat mereka, mereka ancam plt (DPD yang tidak patuh), apa bedanya (dengan Munas Bali). Sama saja.

Lalu juga kami dapat rekaman yang sangat jelas mengenai skenario mereka menduduki kantor fraksi, sebelum tanggal 23 Maret (2015) akan duduki fraksi ini (Fraksi Golkar DPR). Kami ingin sampaikan ke daerah, terus tetap solid.

Kalau soal islah seperti apa kabarnya?

Sebenarnya langkah itu sudah dilakukan, tapi ketika bicara posisi kekuasaan ya tentu sulit karena visi saja berbeda. Kami ingin tetap di luar pemerintah, yang satu (Agung Cs) ingin dapat kekuasaan di pemerintahan. Ini sulit islah. 

Hal-hal lain yang tidak bisa tercapai siapa ketumya. Kalau di atas bisa ketemu, bawah mengikuti. Tidak mungkin ada ketum (ketua umum) pagi, dan ketum malam. 

Kami coba lewat Mahkamah Partai tapi dalam komposisi hakim dua itu pihak Ancol dan dilantik di Ancol. Andi Matalatta mengatakan sudah berpihak. Kalau para hakim MPG ini klaim independen, ya ga independen. Yang netral Natabaya. Kami Muladi. Kalau kemudian keputusan MPG tidak putuskan apa-apa ya itu lah faktanya.