Tak Pembekuan Aset Teroris, Indonesia Ditegur Internasional

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Financial Authority Task Force (FATF) melayangkan teguran untuk pemerintah Indonesia yang belum membekukan aset-aset orang yang diduga terlibat aksi terorisme. Hal ini disampaikan oleh  Ketua PPATK Muhammad Yusuf usai bertemu Presiden Joko Widodo di kantor kepresidenan, Jakarta, Selasa, (10/2).

"Dalam tataran internasional Indonesia sedang dievaluasi oleh FATF karena ada satu rekomendasi yang belum kita penuhi, yaitu tentang kewajiban melakukan pembekuan aset milik orang-orang terduga teroris," ujar Yusuf dalam.

Menurut Yusuf, Indonesia lamban dalam pembekuan itu karena terkendala sistem hukum di Indonesia yang menganut azas praduga tak bersalah. Pembekuan, kata  dia, tidak bisa segera dilakukan jika masih terduga.

"Mereka (terduga teroris) enggak pernah berbuat di sini sementara kata PBB mereka teroris. Maka perlu disinkronisasikan peraturannya kita buat semacam terobosan peraturan bersama," sambung Yusuf.

Yusuf menyatakan dalam bulan ini Wakil Ketua PPATK Agus Santoso bersama jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kejaksaan Agung akan ke Paris untuk berdialog dengan jajaran FATF.

"Nanti ke Paris untuk jelaskan bahwa kita sudah punya instrumen dan sudah melakukan pembekuan aset-aset orang yang diduga teroris tadi," tandas Yusuf. (flo/jpnn)