Tak Terima Dipecat Mardiono, PPP Bali Serahkan Surat Keberatan ke DPP

Artinya, keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasai bernafas keislaman.

“PPP ini, kan, partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayun terlebih dahulu. Ini, kan, tidak. Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya. Bahkan sebagai Ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW termasuk DPW Bali, kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali,” ungkapnya.

Sementara , Sekretaris DPW PPP Bali Thobahul Aftoni menambahkan keputusan tersebut merupakan bagian bentuk kezaliman dari pimpinan DPP saat ini yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip perjuangan partai, khususnya keadilan, kebenaran, musyawarah, dan kebersamaan.

"Pemecatan kepengurusan DPW Bali merupakan fenomana gunung es kebijakan DPP PPP yang tidak tepat," ucap pria yang akrab disapa Toni itu.

Dia menyampaikan terdapat sejumlah kebijakan lain tanpa prosedur organisasi yang benar serta pertimbangan objektif dan rasional, yang kemudian terbukti menyebabkan PPP terpuruk dalam melalui Pemilu 2024 lalu.

Mulai dari pencalegan sampai pengabaian fungsi pengurus PH DPP dan Majelis-Majelis DPP PPP dalam kebijakan strategis partai.

“Buktinya, surat dari empat Majelis DPP PPP tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Plt. Ketua Umum melarang pergantian dan pemecatan terhadap pengurus dilanggarnya," ujar Toni.

"Demi menjaga kekompakan dan soliditas partai. Sekarang kok malah memecat dengan semena-mena. Maka jangan salahkan kami, karena kami yang dizzalimi. Dan ingat, doanya madzlum (orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah SWT),” kata dia.