Takut jadi Korban Koalisi Lagi, PKS Lebih Hati-hati

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah mengatakan PKS tidak akan berkoalisi dengan partai manapun tanpa diikat oleh satu konsep koalisi yang jelas dan tegas. Berbagai koalisi yang selama ini asal koalisi, menurut Fahri tidak satu pun yang efektif. Pengalaman tersebut memaksa PKS harus lebih dahulu menyiapkan konsep koalisi.

"Sebelum koalisi, PKS harus menyiapkan konsep koalisi yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. Sebab, koalisi pemerintahan selama ini mulai dari era Gus Dur, Megawati, SBY tahap 1 dan 2, semuanya gagal. Oleh karena itu kami tidak mau ikut-ikutan mencari partner koalisi sebelum jelas konsep koalisinya masing-masing," kata Fahri, saat dihubungi wartawan, Sabtu (11/4).

Karena itu, PKS belum akan menggalang pertemuan dengan partai manapun. "Saat ini kami masih fokus untuk perhitungan suara dan menjaga suara kami tetap utuh," ujarnya.

Dijelaskan Fahri, pentingnya kesamaan konsep koalisi justru untuk memperjelas rencana membangun pemerintahan. Koalisi harus bisa mensiasati masalah yang secara teoritis akan selalu menghantui pembentukan pemerintahan koalisi, yaitu anomali sistem presidensial dan multi partai.

"Sistem negara kita ini kan anomali. Kita pilih sistem presidensil. Harusnya hanya ada dua atau tiga partai. Sistem multi partai hanya ada dalam sistem parlementer. Dengan sistem ini dan kondisi saat ini, tanpa disiasati maka siapapun presiden yang berkuasa akan menghadapi kondisi instabilitas yang sifatnya permanen ini. Sayangnya tidak ada satupun partai yang bicara bagaimana cara mensiasati ini," urainya.

PKS sendiri kata Fahri, memikirkan dua opsi yaitu memimpin koalisi atau menjadi oposisi guna menghindari jadi korban koalisi.

"Kami selalu dituduh menjadi biang kerok dalam koalisi, padahal kami ini korban dari sistem koalisi yang tidak dipimpin secara baik," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, sejak berkoalisi di bawah pimpinan SBY, PKS tidak pernah diajak bicara mengenai pilihan cawapres Boediono pada pilpres lalu dan berbagai kebijakan strategis lainnya.