Tambah 10 Armada Bus Suroboyo

jpnn.com, SURABAYA - Meski sempat dicoret DPRD Surabaya, namun anggaran pembelian Suroboyo Bus dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2018 akan dilanjutkan kembali. Sebab, lelang untuk pembelian bus berproses dua hari sebelum rapat paripurna penetapan PAK APBD 2018 pada 29 September lalu. ''Wis kadung proses, enggak bisa dicoret,'' kata Ketua DPRD Surabaya Armuji.

Sebelumnya, alasan DPRD mencoret karena perencanaan operasional bus tersebut belum matang. Salah satunya, hingga kini, belum ada badan khusus yang mengelola. Selain itu, dewan mempertanyakan sampai kapan warga harus membayar dengan sampah plastik.

Armuji pernah menemui pelanggan yang ditariki uang saat naik bus. Sebab, dia tidak membawa sampah plastik. Hal tersebut tentu melanggar aturan. Sebab, penarikan uang harus didasari peraturan daerah. ''Saya lihat sendiri. Itu yang akhirnya jadi problem,'' ujarnya.

Armuji meminta pemkot agar penyelenggaraan Suroboyo Bus lebih matang tahun depan. Apalagi dengan tambahan sepuluh armada baru. Jika ditotal, jumlah Suroboyo Bus yang beroperasi bakal mencapai 20 unit. Jumlah tersebut sudah termasuk dua bus tingkat sumbangan Bank Mayapada.

Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyudrajad menanggapi temuan Armuji soal warga yang membayar pakai uang. Dia mempersilakan Armuji untuk melaporkan hal itu. ''Laporkan saja dengan foto dan lengkap siapa namanya,'' kata mantan Kabid lalu lintas tersebut.

Dia menyatakan bahwa pembayaran bus itu tidak selamanya pakai sampah plastik. Saat ini pemkot sedang menyiapkan opsi-opsi untuk pengelolaan bus tersebut.

Ada opsi agar pengelolaan bus itu diserahkan ke badan usaha. Bisa BUMD atau BUMN. Jika BUMN, pengelolanya sangat mungkin adalah Damri. Selanjutnya, jika BUMD, Irvan menyebut nama PT Surya Karsa Utama (SKU).

Selama ini PT SKU bergerak dalam bidang properti. Wujudnya pembangunan perumahan murah. Namun, dalam AD-ART perusahaan tersebut, bidang usahanya luas. Karena itu, pengelolaan Suroboyo Bus bisa dilakukan.

Yang jelas, bus itu nanti berbayar. Dalam draf raperda retribusi kekayaan daerah, tarif bus sudah dicantumnya. Nilainya Rp 6 ribu. Namun, karena masih rancangan, nilai tarif tersebut bisa diubah dewan.

Irvan menegaskan bahwa pemkot terus menambah fasilitas transportasi masal untuk memenuhi kebutuhan warga. Dia melihat saat ini antusiasme masyarakat begitu tinggi. Itu bisa dilihat dari antrean penumpang di terminal, halte, dan pemberhentian bus. Misalnya, yang terlihat kemarin di Terminal Purabaya.

Warga memanfaatkan hari libur untuk naik Suroboyo Bus. Para penumpang kebanyakan adalah orang tua yang mengajak serta anak-anaknya. Pengin merasakan naik bus tumpuk. (sal/c22/git)