Tanpa Benahi Otonomi, Obral Janji Sulit Ditepati

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyampaikan kritikan tajam terhadap janji-janji kedua pasangan capres-cawapres, yakni Jokowi-JK dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Menurut perempuan bergelar profesor itu, paparan visi misi kedua pasangan capres-cawapres itu tidak ada satu pun yang menyinggung soal otonomi daerah. Dikatakan, janji-janji manis kedua pasangan itu akan sulit diwujudkan, jika tidak ada pembenahan pelaksanaan otonomi daerah.

Hal itu penting, karena menurut Siti, di era otonomi daerah ini sudah banyak urusan yang dilimpahkan ke daerah dan hanya sedikit saja kewenangan yang diurus pusat di daerah. Kepala daerah, bisa saja punya visi-misi yang berbeda dengan visi-misi presiden, terlebih jika berbeda partai.

"Saat ini adalah era otonomi daerah, bukan lagi didominasi pusat. Kuncinya itu ada di daerah. Nah, mau diapakan otonomi daerah ini? Apa mau dihapus?" sergah Siti saat diskusi bertema "45 Hari Mengejar Suara Rakyat" di Cikini, Jakarta, kemarin (24/5).

Siti mengatakan hal tersebut setelah mendengar paparan tim sukses kedua pasangan capres-cawapres di diskusi itu.

Politisi PKB Abdul Kadir Kading, yang tergabung dalam timses Jokowi-JK, dengan semangat memaparkan program-program pasangan yang diusung PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura, itu.

Kadir mengaku sudah diskusi dengan Jokowi dan mengatakan bahwa mantan walikota Solo itu ingin ke depan membenahi birokrasi. Watak birokrasi selama ini, menurut Jokowi, bukannya melayani tapi malah ingin dilayani. Kadir juga mengatakan, Jokowi cukup gerah dengan besarnya porsi APBD dan APBD di sebagian besar daerah, untuk belanja pegawai, dan hanya sdikit porsi untuk pembangunan.

Arif Budimanta dari PDIP, juga antusias memaparkan program Jokowi-JK jika memenangkan pilpres. Antara lain akan memperbaiki pelayanan masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga janji muluk mengenai pendidikan gratis.