Tantangan Jokowi Lima Tahun ke Depan

Photo: Prabowo Subianto menolak hasil Pilpres 2019 yang diumumkan KPU. (AP: Achmad Ibrahim)

Sandiaga Uno, calon wakil presiden Prabowo Subianto, mengatakan kepada ABC pada bulan Maret bahwa ia akan merevisi kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia, dengan menekankan perlunya "untuk memastikan bahwa perdagangan menguntungkan kedua belah pihak".

"Institusi pendidikan tinggi Australia dan rumah sakit milik Australia akan menerima perlakuan istimewa untuk mendirikan cabang di Indonesia," Dr Tommy Soesmanto, seorang dosen ekonomi di Griffith University, mengatakan kepada ABC.

"Indonesia akan mendapat manfaat dari belajar dari Australia dalam hal memperkuat sektor pendidikan dan medisnya yang saat ini tertinggal di belakang standar internasional," katanya.

Kebijakan diskriminatif

Photo: KontraS menemukan 488 pelanggaran hak kebebasan beragama selama Pemerintahan Jokowi 2014-2018. (AP: Slamet Riyadi)

Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) justru sangat khawatir dan menilai masa jabatan kedua Jokowi akan mendorong diterapkannya kembali taktik otoriter untuk memberangus oposisi politik serta semakin memburuknya hak-hak minoritas termasuk komunitas LGBT.

Menurut Dr Kramer, sebagian orang Indonesia menganggap suka atau tidak, taktik otoriter kadang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan di negara serumit Indonesia.

Untuk mengatasi serangan berbasis agama terhadap petahana, kubu Jokowi sebelumnya "memasang" ulama konservatif Ma'ruf Amin sebagai wakil presidennya. Langkah ini banyak dikritik kalangan liberal yang mendukung Jokowi.