Target DPR Hanya Sahkan 25 RUU DOB di 2015
Jumat, 10 April 2015 – 22:15 WIB
"Kehadiran otonomi daerah dan pemerintahan daerah selalu bersamaan dengan jalannya pemerintah pusat, bukan berarti saling meniadakan," katanya.
Sementara Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat menambahkan bahwa otonomi daerah adalah produk reformasi. "Sayangnya reformasi masih sibuk membangun institusi negara, tapi luput membangun masyarakatnya," kata Syarif.
Apabila cita-cita mulia otonomi daerah dalam konteks reformasi institusi tidak diiringi dengan reformasi kapasitas negara, menurut Syarif, jangan heran jika nantinya hanya menjadi paradoks dan memperumit keadaan.(fas/jpnn)