Target Investasi Rp12 Triliun tak Tercapai

TENGGARONG - Investasi yang dijanjikan perusahaan lokal dan asing di Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2011 mencapai Rp 12 Triliun, ternyata tak tercapai. Bahkan, hingga pertengahan Desember ini hanya terealisasi sekitar 20 persen. Apa kendalanya? Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Kukar mengaku tidak mengerti.

Ketidakjelasan hambatan investasi itu, menurut BPMPD, lantaran sebagian besar perusahaan yang berinvestasi di Kukar mengabaikan Laporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM) kepada pemerintah daerah. Padahal, setiap triwulana perusahaan wajib melaporkan data tersebut kepada pemkab. Supaya perusahaan yang beroperasi di Kukar dapat diketahui progres investasinya. Termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.

"Jika tahun depan masih juga seperti itu, kemungkinan kami akan jemput bola. Kami akan mendatangi perusahaan, seperti mendata modal yang diinvestasikan sampai apa yang sudah dikontribusikan untuk daerah," kata Baharuddin, kepada Bidang Kerja Sama dan Pelayanan BPMPD Kukar.

Ia menjelaskan, dari awal berinvestasi hingga tahap produksi perusahaan di Kukar harus menyampaikan LKPM. "Pada tahap invetasi tiap triwulan sekali, perusahaan wajib menyetor LKPM. Berbeda ketika sudah proses produksi, LKPM disampaikan setiap enam bulan sekali," ujarnya.

Menurut dia, sebagian besar perusahaan di Kukar hanya mementingkan izin teknis. Padahal, jika mengurus izin penanaman modal lalu membuat izin prinsip, keuntungan perusahaan dapat diringankan dari segi pajak fiskal dan non-fiskal. Seperti investor yang ingin berinvestasi di pertambangan, rata-rata hanya membuat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Jika ditambah izin prinsip penanaman modal, maka perusahaan mendapat keringanan biaya fiskal untuk keperluan material perusahaan masuk Kukar.