Target Lifting Minyak 2009 Terancam Gagal

Senin, 08 September 2008 – 16:41 WIB

JAKARTA - Mayoritas anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI kecewa dengan penjelasan soal lifting minyak dari Kontrak Production Sharing (KPS) yang diprediksi bakal menurun, sehingga target lifting minyak di APBN 2009 tidak akan terpenuhi.Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panggar DPR dengan jajaran CEO PT Chevron Pacific Indonesia, Conoco Philips Indonesia, Medco Indonesia, dan PT Pertamina yang dipimpin oleh Wakil Ketua Panggar Suharso Monoarfa, di Gedung DPR/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Beberapa anggota Panggar menilai bahwa KPS memang terkesan tidak berusaha secara maksimal untuk memenuhi target lifting seperti yang dipatok pemerintah. Bahkan, beberapa perusahaan asing, dinilai sengaja untuk tidak memenuhi target.“Kalau kita bandingkan Pertamina dengan perusahaan minyak asing, kelihatan ada sentimen dari perusahaan asing,”kata anggota Panggar Rama Pratama (FPKS) menyesalkan.Rama menegaskan, pemerintah harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar, yakni sisi nasionalisme. “Karena itu perusahaan asing jangan dikasih lagi sumur-sumur yang ada, berikan saja kepada Pertamina sehingga dapat mengejar target lifting yang diharapkan,” desak Rama lagi.

Ia menyarankan, perlu ada terobosan dari pemerintah terkait kepentingan energi nasional. “Departemen ESDM harus melakukan terobosan demi kepentingan nasional jangan korporasi asing,” tegasnya seraya menambahkan bahwa pemerintah harus menyelesaikan carut-marut industri perminyakan di tanah air.

Sementara Nuzirwan (F-PDIP) mengatakan, pemerintah dan BP Migasbelum bekerja sesuai harapan. “Terlihat tidak adanya road map mengenai lifting minyak,” ucapnya.Menurut dia, hal yang sama nanti akan terulang dalam menentukan lifting minyak pada APBN 2010. Ia menambahkan, hal ini merupakan persoalan substantif karena sumber utama negeri ini dari lifting minyak karena itu perlu ada pola yang jelas dan transparan.Theodorus J. Koekerits (F-PDIP) menambahkan, tidak masuk akal di saat harga minyak sedang naik para KPS justru menurunkan produksinya. “Ini harus ada yang dievaluasi,” desaknya.Menurutnya, pemerintah bersama DPR harus memikirkan bersama bagaimana meningkatkan produksi minyak. “Pemerintah harus memperhatikan para KPS ini,” katanya lagi.