TB Hasanudin Curiga Ada yang Takut Bakamla jadi Besar

Sementara rencananya dalam APBN Perubahan 2016 yang akan datang, kemenkeu tidak memproyeksikan sama sekali adanya penambahan untuk Bakamla. Sementara BIN direncanakan akan mendapat penambahan sebesar Rp 500 miliar  menjadi Rp 2 triliun lebih. 

"Operasi intelejen memang perlu. Tapi demi kedaulatan negara, operasi keamanan laut menjadi prioritas pemerintah," ungkap Hasanuddin. 

Melihat dari fakta itu, Hasanuddin berpendapat tidak adanya pengalokasian anggaran kemenkeu di sektor penegakan hukum dan keamanan laut, adalah contoh ketidakmampuan menyelaraskan dengan pemikiran Presiden Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Sebab, Bakamla dalam memberantas perdagangan gelap dan illegal fishing justru mampu meningkatkan pendapatan negara. Dia menjelaskan, perang terhadap penyelundupan yang dilakukan Bakamla dapat mengoptimalkan penerimaan negara ratusan triliun, salah satunya dari penerimaan Bea dan Cukai. Dengan demikian, pembangunan yang sudah direncanakan presiden untuk kesejahteraan rakyat dapat berjalan cepat.

"Kemenkeu harus paham Bakamla ini 'profit center' juga buat negara. Tampaknya ada pihak-pihak yang takut dengan besarnya Bakamla serta operasi-operasinya, maka dicari akal dengan dilemahkan anggarannya," pungkas politikus PDI Perjuangan ini. (boy/jpnn)