Tegas! Syarief Hasan Minta Pemerintah Evaluasi Hubungan Diplomatik dengan Vanuatu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Republik Vanuatu.

Hal ini menyusul sikap Perdana Menteri dan delegasi Vanuatu yang kembali menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dalam Sidang Umum PBB pada Sabtu (26/9) lalu.

Menurut Syarief menilai negara kepulauan di Samudera Pasifik bagian selatan itu mendapatkan informasi yang salah dan keliru. Sebab, Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari NKRI adalah provinsi yang paling mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan satu dekade terakhir.

“Isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat tidaklah benar. Bahkan, TNI dan Polri lah yang berusaha melindungi masyarakat Papua dan Papua Barat dari serangan-serangan yang berulangkali dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB-red). Vanuatu jelas telah mendapatkan informasi yang keliru dan menyesatkan," kata Syarief Hasan di Jakarta, Selasa (29/9).

Anggota komisi bidang luar negeri dan pertahanan DPR ini justru menilai ada upaya dari Vanuatu untuk membantu menyuarakan kepentingan organisasi Papua merdeka. Apalagi bukan sekali ini saja Vanuatu melakukan tudingan serupa terhadap Indonesia.

“Ini bukan kali pertama Vanuatu menuduh Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah tegas terkait hal ini," ucap legislator Partai Demokrat ini.

Diketahui negara kecil di kawasan Pasifik itu kerap mengangkat secara subjektif dan menyesatkan terkait isu pelanggaran HAM di Papua. Bahkan, Vanuatu pernah menyeludupkan penggerak pembebasan Papua Barat Benny Wenda bersama delegasi Vanuatu di Kantor Komisi Tinggi HAM PBB tanpa sepengetahuan KT HAM PBB.

Karena itu, Syarief mendorong pemerintah untuk mengevaluasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Vanuatu atas tindakan negara itu yang terus-menerus mengangkat isu Papua dan Papua Barat yang merupakan wilayah sah kedaulatan Indonesia.