Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Tercium Aroma Pempus Melempar Persoalan Honorer ke Pemda

Minggu, 04 November 2018 – 13:22 WIB
Tercium Aroma Pempus Melempar Persoalan Honorer ke Pemda - JPNN.COM
Wakil Ketua DPD Prof Darmayanti Lubis (tengah) pada acara Silaturahmi dan Diskusi dengan Ratusan tenaga honorer Deli Serdang bertajuk “Upaya mencari solusi penyelesaian honorer yang sejahtera” Sabtu (3/11). Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, MEDAN - Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis mencium ada aroma bahwa pemerintah pusat akan melemparkan persoalan honorer ke pemerintah daerah.

“Kelihatannya, pusat mau melempar ke daerah. Karena yang menerima honorer ini juga daerah,” ujar Damayanti pada acara Silaturahmi dan Diskusi dengan Ratusan tenaga honorer Deli Serdang bertajuk “Upaya mencari solusi penyelesaian honorer yang sejahtera” pada Sabtu (3/11)

Dalam diskusi tersebut, hadir pula sebagai narasumber adalah anggota DPR RI HR Muhammad Syafii dan Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang serta Dinas Pendidikan Deli Serdang. 

Lebih lanjut, Damayanti menyebutkan persoalan honorer ini sebenarnya sudah sangat lama. Bahkan honorer ini, ada yang bekerja sudah 15 hingga 20 tahun. Artinya sepanjang waktu tersebut, sudah banyak kebijakan yang dijanjikan. 

Menurut Darmayanti, para honorer ini berharap menjadi PNS. Pada tahun 2005, mereka juga sudah didata dan diikutkan tes untuk CPNS.

“Lulus tapi sedikit jadi ini sisa dari proses itu. Sisanya saja pun sekarang sudah 439 ribu di forum k2 ini. Tapi jika ditotal semua bisa mencapai 1 juta,” imbuhnya. 

Lambatnya penyelesaian masalah honorer, ujarnya, salah satunya disebabkan tidak ada data yang valid antara Kementreian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun Badan Kepegawaain Daerah (BKD) dan pemerintah daerah juga. 

“Tahun lalu kita sudah mengundang Menpan & RB untuk bicara langsung. Intinya mereka meminta waktu karena masih melakukan pendataan,” ujar Prof Darmayanti yang menilai penyelesaian persoalan lambat tidak terlepas dari political will dari pengambil kebijakan di negara ini. 

Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis mencium ada aroma bahwa pemerintah pusat akan melemparkan persoalan honorer ke pemerintah daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News