Ternyata, Tunjangan PPPK Harus Ditanggung Pemda

jpnn.com, NUNUKAN - Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara, sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk membayar tunjangan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Untuk menekan beban keuangan, Pemkab Nunukan akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan pegawai honorer yang berkinerja buruk.

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid di Nunukan mengatakan, honorer yang berkinerja buruk, maka akan dirumahkan.

Hj Asmin Laura Hafid di Nunukan, Rabu (6/1), mengatakan langkah tersebut diambil menyusul kebijakan pemerintah untuk merekrut tenaga guru melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).

Dia menegaskan, bagi pegawai honor yang berkinerja buruk seperti malas kerja dan kurang berkontribusi selama ini, akan dirumahkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak mampu menggaji, apabila sudah ada PPPK ini.

Ia mengungkapkan formasi guru PPPK yang diusulkan sebanyak 525 orang sehingga tunjangan yang menjadi haknya harus dipenuhi, walaupun gajinya dibayar oleh Pemerintah pusat.

"Walaupun gajinya dibayar oleh pusat tetapi tunjangannya dibayar oleh pemda masing-masing sehingga perlu mengevaluasi kembali keberadaan honorer di jajaran Pemkab Nunukan," terang dia.

"Hasil evaluasi nanti bagi honorer yang berkinerja buruk dan kurang kontribusinya akan dirumahkan dulu," tambah Laura.