Teroris Palembang Tolak Diadili di Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Tim kuasa hukum 10 terdakwa teroris kelompok Palembang menilai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tak berwenang mengadili perkara para kliennya. Dalam eksepsi Asludin Hatjani SH dkk, tim penasihat juga meminta majelis hakim Syamsudin SH dkk menyatakan tidak menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Totok Bambang SH dkk, serta menyatakan dakwaan batal.

”Meskipun JPU menyebut dalam surat dakwaannya bahwa PN Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan surat keputusan Mahkamah Agung RI No:133/2008 tanggal 16 September 2008 tentang penunjukan PN Jaksel, namun perlu ditinjau dulu serta apakah sesuai dengan KUHAP. Soalnya, tidaklah serta merta dapat dilakukan secara serampangan menurut keinginan pemegangnya,” cetus Asludin di PN Jaksel, Selasa (20/1).

Menurut Asludin, mencermati dakwaan JPU, jelas bahwa yang berwenang mengadili perkara itu ialah PN Palembang dan PN Kayu Agung yang menjadi tempat kejadian perkara (tempus dan locus delictinya). “Hal itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya,” beber Asludin.

Bahwa pasal 85 KUHAP dengan jelas menentukan; dalam hal suatu daerah tidak mengizinkan suatu PN untuk mengadili suatu perkara maka atas usul ketua PN atau kepala Kejari, MA mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk PN lain daripada yang tersebut pasal 84 untuk mengadili perkara dimaksud. ”Yang dimaksud dengan keadaan dearah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam atau kondisi pemerintahan daerah tidak berjalan normal,” tukasnya.

”Kami mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan, menerima eksepsi ini secara keseluruhan, menyatakan bahwa PN Jaksel tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan dakwaan batal demi hukum, serta membebankan biaya perara kepada negara,” pinta penasihat hukum.(gus/jpnn)