Tetap Andalkan Emisi SBN

Senin, 23 Juni 2008 – 12:05 WIB

JAKARTA – Pemerintah optimistis bisa mendapatkan pembiayaan dari pasar melalui emisi (penerbitan) Surat Berharga Negara (SBN). Meskipun kondisi pasar finansial, baik global maupun domestik, makin tidak menentu.

Hingga pekan kedua Juni, pemerintah telah menerbitkan SBN gross Rp 89,779 triliun. Penerbitan obligasi internasional sebesar USD 2,2 miliar atau lebih dari Rp 20 triliun pekan lalu, langsung mendongkrak realisasi penerbitan SBN.

”Kami optimistis memenuhi target dalam sisa enam bulan terakhir,” kata Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto di kantornya akhir pekan lalu.

Rahmat mengatakan, dihitung dari target netto, pemerintah masih harus menerbitkan sekitar Rp 42 triliun. Tahun ini, pemerintah telah membayar jatuh tempo SBN sebesar Rp 12,5 trilun dari target Rp 38,2 triliun di 2008.

Pemerintah masih memiliki jadwal sebelas kali lelang obligasi negara regular. Selain itu, juga akan menerbitkan obligasi negara syariah atau sukuk dalam negeri dan internasional yang diharapkan menyedot dana Rp 15 triliun. Defisit APBN juga masih bisa ditutup melalui penerbitan obligasi negara jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Rahmat optimistis penerbitan SPN makin banyak peminat. Apalagi setelah Bank Indonesia bersedia membeli instrumen surat utang jangka pendek tersebut. ”Yang paling penting kita mendapatkan kepastian mendapatkan demand yang besar dari SPN. Karena BI sudah berpartisipasi di pasar perdana,” kata Rahmat.

Dia mengakui, gejolak pasar masih cukup tinggi. Penerbitan SPN yang berjangka waktu maksimal satu tahun, lanjut dia, bisa menyiasati turbulensi pasar tesebut. Sebab dengan banyaknya ketidakpastian, investor akan memperpendek durasi portofolio yang dipegangnya.

Ini karena instrumen investasi jangka pendek akan lebih likuid alias gampang dicairkan. Menurut Rahmat, dengan adanya SPN, investor yang menjual SUN (surat utang negara) jangka panjang, tidak lantas menggunakannya untuk membeli dolar. ”Sehingga stabilitas pasar SUN dan makro lebih terjaga,” katanya.