Tidak Semua Partai Bisa Diajak Berkoalisi Loh..

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani mengatakan dari sisi keperluan untuk menjadikan pemerintahan sehat dan demokrasi yang baik serta kepentingan check and balance yang memadai, maka tidak semua partai politik yang mendapat kursi di parlemen harus diajak masuk ke dalam koalisi pendukung pemerintah. 

Selain itu, ujar Arsul, komposisi parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di parlemen sudah mencapai 60 persen.

Sementara hanya empat lain yang berada di luar koalisi. "Nah, apakah semuanya diajak, rasanya tidak mungkin. Pertanyaannya apakah mau tambah satu atau tidak, itulah yang akan dibahas dalam pertemuan para ketum parpol dengan Jokowi," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/7). 

BACA JUGA : Max Sopacua Sarankan Partai Koalisi Prabowo-Sandi Tetap Jadi Oposisi

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mempersilakan partai menjadi oposisi. Menurut Jokowi, menjadi oposisi itu sangat mulia.

"Dalam demokrasi mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh, mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh, menjadi oposisi itu juga sangat mulia," ujar Jokowi di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7).

Arsul mengatakan, sejauh ini belum ada keputusan apakah KIK akan menambah minimal satu parpol atau tidak.

Menurut dia, persoalan itu akan menjadi pembahasan antara Presiden Jokowi dengan partai ketum parpol yang tergabung dalam KIK.  Dia mengatakan pembahasan itu kemungkinan dilakukan pada bulan ini juga.