Tiga Bapak Menteri Ini, Katanya sih Layak Kena Reshuffle

jpnn.com - JAKARTA - Rumor reshuffle Kabinet Kerja masih terus bergulir. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, memang untuk memilih nama-nama menteri semuanya tergantung Presiden Joko Widodo, pemilik hak prerogatif. Namun, Direktur EmrusCorner ini memiliki catatan terkait beberapa nama menteri yang layak dilengserkan.

Menurut Emrus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi layak diganti. "Menurut saya Menteri Yuddy perlu dievaluasi secara ketat dan bila perlu direshuffle," ujar Emrus, Jumat (15/7).

Ia menilai ada beberapa blunder yang dilakukan Yuddy. Teranyar, soal penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Padahal, Yuddy sebelumnya sudah melarang aparatur sipil negara mudik menggunakan barang negara.

Kemudian, kata dia, kebijakan Yuddy soal pengurangan pegawai negeri sipil. Emrus mengatakan, kebijakan Yuddy tidak sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin melakukan pengurangan secara natural. "Menurut saya itu tidak bijak. Jadi sudah bagus Jokowi ingin melakukan pengurangan secara natural," paparnya.

Lebih lanjut Emrus menilai, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga layak dicopot. Menurut Emrus, Jonan seharusnya bertanggung jawab penuh atas kemacetan parah di Tol Brebes, Jawa Tengah, yang menyebabkan belasan warga meninggal dunia. "Menhub harusnya bertanggungjawab tentang mudik, tidak mungkin menteri lain," katanya. 

Apalagi, Emrus menambahkan, ini bukan persoalan sepele karena menyangkut nyawa manusia. Menteri Jonan, sesal dia, sampai saat ini belum juga meminta maaf. Padahal, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Wapres Jusuf Kalla sudah meminta maaf. "Jonan masih ngeyel. Menhub harusnya minta maaf kemudian diiringi dengan perbaikan-perbaikan. Di Jepang itu kalau pejabatnya gagal, maka sudah mundur," ujar Emrus.

Berikutnya ialah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Menurut Emrus, Amran tidak mampu melakukan stabilitas harga produk pangan. Tidak bisa dibayangkan sekarang bagaimana masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan mereka. Apalagi, Amran tidak mampu memenuhi keinginan Jokowi agar harga daging sapi bisa menembus Rp 80 ribu per kilogram saat Ramadan dan Lebaran. "Ini perlu diperhatikan untuk direshuffle," pungkas Emrus. (boy/jpnn)