Tim Transisi Jadi Momok dan Ancaman

jpnn.com - JAKARTA - Tim Transisi yang dibentuk Presiden RI terpilih Joko Widodo, kini dinilai menjadi ancaman. Sebab, mereka yang terlibat di dalamnya memiliki catatan yang tidak bisa dilupakan bangsa ini. Menurut pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, ada di dalamnya yang pernah dimintai keterangan dalam kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kasus ini sangat mencolok, karena merugikan negara triliunan rupiah.

Ia menambahkan, baru Tim Transisi saja, Jokowi sudah merekrut orang yang bersentuhan dengan perkara besar. Dikhawatirkan ini nantinya akan menjadi tanda tanya, bagaimana komitmen Jokowi membentuk pemerintahan yang profesional.

Selain itu, lanjut Igor, tim juga berisikan orang-orang yang belum mumpuni dalam berpolitik. Contohnya, kata dia, Anis Baswedan yang karirnya berkutat pada dunia akademik. Kemudian, Akbar Faizal dikenal kerap berpindah partai yang diketahui dulunya di Hanura dan sekarang di Nasdem. Hal ini menandakan inkonsistensi berpolitik. Selain itu, tim ini nantinya bisa menjadi ancaman bagi kelanggengan pemerintahan Jokowi. Kritik dan aksi menolak pemerintahan akan bermunculan nantinya. "Kalau mau selamat, Jokowi jangan merekrut Tim Transisi menjadi menteri di kabinetnya," imbuh Igor saat dihubungi wartawan, Rabu (13/8).

Menurutnya, kabinet ideal adalah yang memiliki kemampuan memimpin. Selain itu, jangan sampai ada yang memiliki beban masa lalu. Kabinet Jokowi bukanlah orang yang hanya pandai berteori dan beretorika, tapi yang mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik.

Ia mengingatkan Jokowi untuk mencermati hasil rekap Komisi Pemilihan Umum kemarin. Sebab, selisih suara hanya delapan juta. Menurutnya, kalau Jokowi salah merekrut orang, maka delapan juta atau bahkan lebih, akan kecewa. Bila ditambahkan dengan pemilih Prabowo dan Hatta, maka artinya lebih dari 50 persen pemilih pada pilpres menyesal memilih Jokowi.

Dia menyatakan saat ini Jokowi selalu menjadi sorotan dalam membentuk tim transisi. Pembentukannya tidak melibatkan parpol koalisi yang sudah membantunya memenangkan pemilu. "Jika Jokowi salah dalam mengambil kebijakan dalam menentukan pembantunya di pemerintahan, maka pemerintahannya belum tentu berhasil hingga satu periode." (boy/jpnn)