Tiongkok Siap Kirim Tentara untuk Gebuk Demonstran Hong Kong

jpnn.com, BEIJING - Kesabaran pemerintah Tiongkok terhadap para pendemo anti RUU Ekstradisi di Hong Kong sepertinya sudah habis. Negeri komunis itu pun berencana mengirim tentara untuk mengendalikan kondisi Hong Kong. Tiongkok sangat marah ke pen- demo yang sudah merusak kantor pemerintahan.

Rencana pengiriman tentara tersebut diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok Wu Qian. Menurut dia, perusakan kantor perwakilan permerintah pusat di Hong Kong merupakan pelanggaran prinsip “satu negara, dua sistem”.

“Kami dengan cermat mengikuti perkembangan di Hong Kong, terutama serangan kekerasan terhadap kantor perwakilan pemerintah pusat oleh orang-orang radikal pada 21 Juli,” kata Wu seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (25/7).

Menurut dia, beberapa perilaku para pendemo yang menantang otoritas pemerintah pusat dan prinsip ‘satu negara, dua sistem’ sudah tidak bisa ditoleransi. Menurut Wu, tentara Tiongkok punya dasar yang kuat untuk turun ke Hong Kong. Yakni Pasal 14 Undang-Undang Pangkalan Militer (garrison law). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemerintah kota, yakni Hong Kong dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Tiongkok, untuk menjaga ketertiban umum dan bantuan bencana.

BACA JUGA: 

Namun, Wu tak menjelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut. Akan tetapi, jika merujuk laporan Asia Times, ada sekitar 1.500 tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) mengadakan latihan untuk penanganan demonstrasi skala besar.

Senada, dalam laporan Straits Times menyebut, grup Tentara ke-74 PLA sempat mengumumkan latihan itu ke Weibo. Namun, belakangan dihapus. Dalam unggahan tersebut, disampaikan bahwa unit itu baru-baru ini menggelar latihan di dekat kota Zhanjiang, provinsi Guangdong selatan, negara yang berbatasan langsung dengan Hong Kong.

Meskipun tidak diketahui secara jelas kapan hari dan tanggal latihan militer Tiongkok itu digelar. Namun, yang pasti unggahan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Hong Kong, usai massa terus berunjuk rasa setelah RUU Ekstradisi dicabut.