TNI AL dan Himpunan Nelayan Selenggarakan Sarasehan HNSI

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Pembinaan Potensi Maritim (Dispotmar) TNI AL dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyelenggarakan sarasehan nasional HNSI di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/17).

Kegiatan yang mengambil tema "Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dalam Rangka Percepatan Industri Perikanan" ini dimaksudkan untuk mendiskusikan dan mengkaji masalah, implementasi dan kecapaian dari UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Termasuk Inpres Nomor 7 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, dan Perpres Nomor 3 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Sedangkan tujuan dari sarasehan antara lain untuk memahami peta masalah dan persoalan mendasar yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan, industri perikanan nasional, dan persoalan yang dihadapi nelayan.

Selain itu, untuk memahami permasalahan dalam implementasi UU Nomor 7 tahun 2016 dan Inpres Nomor 7 tahun 2016 di lapangan dan mendiskusikan capaian dari UU dan Inpres tersebut. Di samping itu juga untuk merumuskan rekomendasi sebagai masukan dalam permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan dan devisa negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Ketua Umum HNSI Mayjen TNI Mar (Purn) Yusuf Solichien M mengatakan indikator keberhasilan program pemerintah dalam percepatan pembangunan industri perikanan nasional bila kesejahteraan nelayan meningkat.

"Hasil sarasehan ini diharapkan dapat menjawab bagaimana nelayan dapat berperan secara optimal dalam upaya percepatan industri perikanan nasional," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dalam makalah tertulis yang dibacakan oleh Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal Mayjen TNI (Mar) Tommy B Natanegara mengatakan, kondisi nelayan Indonesia saat ini yang masih di bawah garis kemiskinan, tidak terlepas dari kurangnya pendidikan dan ketertinggalan teknologi perikanan.

"Tujuan utama pemerintah saat ini adalah mensejahterakan nelayan dalam jangka panjang dengan menjaga sumber daya alam,” papar Kasal.