TNI Diminta Terlibat Mengantisipasi Potensi Kerawanan

jpnn.com, JAKARTA -  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya stabilitas keamanan dan pertahanan negara dalam menyambut perhelatan Pilpres dan Pileg 2019. Karena itu, dirinya meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut terlibat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang akan terjadi menjelang dan selama penyelanggaraan Pemilu 2019.

“Selain Polri, TNI juga perlu terlibat di Pemilu 2019 dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama yang baik antara TNI dan Polri akan membuat penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan kondusif, sehingga pesta demokrasi bukan malah menjadi pesta anarki," ujar Bamsoet usai menghadiri Silaturahim KASAD dengan Keluarga Besar TNI, di Mabes AD, Jakarta, Jumat (13/7/18).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyampaikan pemaparan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnarki yang menjelaskan paling tidak ada 5 potensi ancaman stabilitas dalam menyongsong Pilpres 2019.

Pertama, jika pasangan hanya satu pasang yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Kedua, jika pasangan calon capres- cawapres menang tipis.

Ketiga, penggunaan politik identitas dalam kampanye politik. Keempat, adanya kecurangan dalam daftar jumlah pemilih. Dan Kelima, jika TNI dan Polri tidak netral.

"Apa yang disampaikan Pak Kiki sangat tepat. Ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi TNI dan Polri, melainkan juga harus menjadi catatan kita bersama,” kata Bamsoet.

Untuk calon tunggal, menurut Bamsoet, walaupun bukan hal yang mustahil namun rasanya tak akan terjadi. Jika pasangan capres-cawapres menang tipis, ada prosedur penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, tinggal bagaimana kedewasaan elite politik dalam menjaga suasana kebatinan di kalangan pendukungnya agar tidak rusuh dan melakukan tindakan anarkis.

“Yang paling berbahaya adalah penggunaan politik identitas dan ketidaknetralan oknum TNI dan Polri di lapangan," terang Bamsoet.