Tolak Dana Aspirasi Berarti Anti Kesejahteraan
Jumat, 02 Juli 2010 – 20:42 WIB
"Kalau nanti ternyata anggaran ini tidak masuk ke dalam pidato presiden pada 16 Agustus 2010 (pidato kenegaraan sekaligus penyampaian nota keuangan pemerintah) , maka pemerintah harus memberikan alasan yang bisa diterima," ujar legislator asal Riau ini.
Ghafar menegaskan, jika dana aspirasi sebanyak Rp 1 miliar setiap desa ini disepakati, maka nantinya tinggal membuat mekanismenya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif seperti adanya penyelewengan. "Anggaran ini kan bukan diberikan kepada anggota DPD, tapi langsung kepada daerah," tegasnya.(yud/jpnn)