Tolak Interpelasi, FPPP Pilih Putus Hubungan Diplomasi

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR, Hasrul Azwar, menyatakan bahwa hak interpelasi tidak perlu digunakan dalam kasus menghangatnya hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia. Sebaliknya, FPPP justru mendorong pemerintah untuk segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

"Tak perlu hak interpelasi. Pemerintah harus putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia," tegas Hazrul di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (31/8).

Pemutusan hubungan diplomatik, lanjut Hasrul, dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada Malaysia bahwa Indonesia bisa eksis tanpa harus membangun persahabatan dengan negeri jiran itu. "Pemutusan hubungan akan membuat Malaysia jera dan tidak lagi melecehkan Indonesia yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Dengan memutus hubungan maka Malaysia, baru sadar bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, mandiri, seperti yang diistilahkan oleh Bung Karno," kata Hazrul.

Karenanya Fraksi PPP pun meganggap DPR tidak perlu menggunakan hak interpelasi karena akan bertele-tele. "Jangan interpelasi, karena prosesnya terlalu memakan waktu," tegasnya.