Tolak Outsourcing, Pimpinan Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Ajak Demo, Setujukah?

jpnn.com, JAKARTA - Para pimpinan honorer K2 tenaga teknis administrasi mengajak untuk berdemo lagi.

Ajakan demo ini sebagai penolakan atas pengalihan 264 jabatan ke outsourcing, padahal di situ banyak diisi honorer K2. 

Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Maluku Utara Said Amir mengungkapkan banyak tenaga teknis administrasi yang tumbang karena surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni tertanggal 7 Oktober. 

Dalam surat tersebut, KemenPAN-RB meminta agar 264 jabatan yang mencakup petugas kebersihan, sopir, penjaga keamanan dialihkan ke outsourcing.

KemenPAN-RB juga meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak memasukkan ke dalam database honorer.

"Ini banyak honorer K2 tenaga teknis administrasi yang sudah masuk data akhirnya dikeluarkan. Yang belum didata, oleh BKD ditolak memasukkan datanya karena adanya surat dari pusat itu," kata Said Amir kepada JPNN.com, Kamis (13/10).

Dia menegaskan tidak manusiawi kalau semua honorer disamaratakan, karena honorer K2 dirugikan.

Pengabdian puluhan tahun dibalas mekanisme outsourcing.