Tolak Tapera, Honorer & PPPK Minta 3 Ini Saja kepada Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terus menolak tabungan perumahan (tapera). Tapera dinilai hanya menambah beban dan bukan kebutuhan utama.

"Kami menolak tapera. Itu kebijakan yang bikin semua honorer dan PPPK susah," kata Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufri kepada JPNN.com, Sabtu (22/6).

Jufri yang juga ketua Ikatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (IP3K) ini menambahkan ada tiga hal yang diminta honorer dan PPPK kepada pemerintah, yaitu:

1. Samakan hak-hak PPPK dengan PNS, salah satunya mendapatkan pensiunan.

2. Berikan PPPK kenaikan gaji berkala (KGB) dan tambahan penghasilan (tamsil). Itu karena banyak yang belum terealisasi.

3. Bagi honorer khususnya honorer K2, guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT) seperti penjaga sekolah  dan tata usaha (TU) prioritaskan diangkat sebagai ASN PPPK sesuai masa kerja serta usia.

Jufri mempertanyakan langkah pemerintah yang doyan membuat berbagai aturan baru, tetapi ujungnya malah menambah masalah.

"Mau mengangkat honorer menjadi ASN enggan, eh malah ditambah beban dengan tapera," cetusnya.