Tolong Wakil Rakyat Segera Cari Solusi Sekolah Gratis

Meski demikian, alokasi anggarannya tetap dikembalikan ke Surabaya untuk menambah dana pengelolaan SMA/SMK.

"Sebenarnya agak aneh sih. Tapi, kalau payung hukumnya ada, saya berani ikut mendorong, " ujar perempuan yang juga ketua Komisi A DPRD Surabaya tersebut.

Jalan keluar lain yang akan dilontarkan adalah mencontoh peralihan kewenangan Terminal Joyoboyo ke provinsi.

Meski dialihkan, pengelolaannya tetap dilakukan pemkot.

"Kami coba opsi yang sama pada SMA/SMK. Apakah itu bisa dilakukan," ujar ibu tiga anak itu.

Opsi lainnya membuat peraturan gubernur. Isinya mengecualikan Surabaya untuk tetap bisa membiayai murid-murid SMA/SMK meski kewenangannya dialihkan ke provinsi.

"Kalau ada aturannya, masalah jadi klir. Karena dari sisi anggaran, Surabaya mampu," jelasnya.

Namun, bila harus memungut dari wali murid, biaya yang harus dibayarkan adalah Rp 152 ribu per siswa setiap bulan.