Tolong..Cari Solusi Gaji Guru Honorer di Surabaya

jpnn.com - SURABAYA - Peralihan SMA/SMK dan pendidikan masih menimbulkan masalah lain.

Salah satunya juga membebani anggaran provinsi. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim telah melakukan konsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hasilnya, gaji guru honorer tak masuk anggaran provinsi.

Anggota Banggar DPRD Jatim Muhammad Sirot sudah menghitung anggaran untuk SMA/SMK. Ternyata, dibutuhkan Rp 1 triliun lebih. I

tu belum termasuk gaji guru honorer yang mencapai 9 ribu orang.

 "Gaji guru PNS kan sudah ditanggung pusat. Nah, guru honorer ini siapa yang nanggung," ujar wakil ketua Fraksi PKS itu.

Sirot menerangkan, keuangan provinsi sedang bermasalah. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2017 mungkin minus Rp 1,8 triliun.

 "Karena pemasukan di sektor pajak berkurang," papar anggota komisi E tersebut.

Pihaknya sedang mencari jalan keluar. Banggar meminta ada sharing anggaran atau berbagi beban.

Saat konsultasi dengan Kemenkeu, dia sudah bertanya apakah pemerintah bisa menutup anggaran untuk guru honorer. Namun, tampaknya belum bisa.

Berbagi beban anggaran juga bisa dilakukan dengan kabupaten/kota.

Terutama bagi daerah yang telah menerapkan pendidikan gratis 12 tahun. Misalnya, Surabaya dan Blitar.

 "Tentu kami tak mau sekolah gratis hilang. Tapi, mau dipaksa bagaimanapun, provinsi tak punya anggaran. Harus sharing," tegas politikus asal dapil Jatim VII (Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek) itu.

Selain gaji guru honorer, provinsi memiliki beban anggaran baru.