Transisi Pemerintahan Terganjal

jpnn.com - JAKARTA -  Upaya Jokowi-Jusuf Kalla mempercepat transfer pemahaman pada masa peralihan pemerintahan dengan membentuk Tim Transisi terganjal.

Setelah sempat disentil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Chairul Tanjung juga terancam gagal.
    
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan, sebenarnya sudah ada jadwal pertemuan dengan Meko Perekonomian pada pekan ini.

Namun, ternyata Kepala Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno mengabarkan jika ada pembatalan agenda tersebut. "Saya dapat informasi ini dari kepala staf," jelasnya.
    
Soal penyebab pembatalan pertemuan tersebut, Andi mengaku tidak mengetahuinya. Namun, pihaknya tetap berupaya bisa bertemu dengan CT, kemungkinan besar ada akan dijadwal ulang pada pekan ini. "Itu juga tergantung dari agenda kerja Chairul. Kami tetap menunggu," terangnya.
    
Selain bertemu dengan CT, pekan depan Tim Transisi juga memiliki rencana untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto sekaligus Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. "Dua menteri lain juga akan ditemui," jelasnya.
    
Soal apakah kedua pertemuan tersebut juga dibatalkan, dia mengatakan jika pihaknya telah dihubungi staf dari Menkopolhukam. Artinya, pertemuan tersebut tidak akan dibatalkan atau ditunda. "Rencananya pekan inilah. Tanggalnya belum pasti," tutur dosen Universitas Indonesia tersebut.
    
Terkait materi pertemuan dengan Menkopolhukam dan Mensesneg, Andi justru kembali menyebut soal pertemuan dengan Wakil Presiden Boediono. Menurutnya, sama seperti dengan Wapres, ada lima topik yang akan dibicarakan.

Seperti, penguatan lembaga kepresidenan, ekonomi makro dalam APBN, penggabungan tol laut dan pendulum nusantara, kesejahteraan rakyat, dan percepatan pembangunan Papua. "Itulah yang dibahas," ujarnya.
    
Selain itu, soal sindiran dari Presiden SBY, Andi menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah berupaya mengintervensi pemerintahan SBY. Selama ini, Tim Transisi hanya berusaha mempersiapkan program kerja Presiden Terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK). "Kami juga tidak merasa tersindir," paparnya.
    
Sementara itu Pengamat Politik M Qodari menjelaskan, kejadian adanya semacam sentilan atau protes dari SBY sebenarnya bisa diprediksi pada dua hal, apakah cara-cara tim transisi secara kesantuanannya kurang atau malah sebenarnya ini merupakan upaya dari membangun posisi tawar dari Partai Demokrat.

"Tapi, perlu diketahui latar belakangnya, mengapa presiden SBY melontarkan hal tersebut," ujarnya.
    
Misalnya, dalam salah satu acara teleconference dengan seluruh kepala daerah yang dilakukan beberapa waktu lalu.

SBY saat itu memanggil nama lengkap dan nama panggilan dari setiap kepala daerah, satu per satu. "Artinya, dia sangat santun dan kemungkinan Tim Transisi belum mengerti itu," tuturnya.
    
Namun, lanjut dia, ada juga kemungkinan jika ini bagian dari hasil pertemuan dengan tim Koalisi Merah Putih. Walau, selama ini SBY memiliki gestur yang baik dan ingion bekerjasama dengan Jokowi. "Ada undangan ke Bali itu gesture yang sangat menjanjikan," terangnya.
    
Untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, dia mengusulkan agar Tim Transisi agar tidak frontal dalam berbagai masalah terkait pemerintahan SBY. Sebab, jika proses transisi ini terganjal, sebenarnya yang dirugikan itu masyarakat.

"Semakin banyak tim dari SBY membantu, itu semakin baik. Kalau sedikit yang dibantu, tentu masyarakat juga akan terdampak," tuturnya. (idr)