Tuding SBY Manfaatkan Kasus Akil untuk Benamkan Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Litbang DPP Golkar, Indra J Piliang, menyayangkan cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyikapi kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar dan dinasti kekuasaan Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten. Indra menyebut ada upaya SBY untuk menyudutkan Golkar dengan memanfaatkan kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan itu.

"Agak aneh presiden menggiring opini dari kasus AM (Akil Mochtar) sampai Atut. Terlihat ada kepentingan Partai Demokrat memarjinalkan Partai Golkar," kata Indra dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/10).

Menurut Indra, reaksi SBY atas penangkapan Akil sangat luar biasa. Sampai-sampai SBY memberikan pidato dan mengumpulkan kepala-kepala lembaga negara di istana. "Dari bahasa tubuh, komunikasi yang dilakukan, kegeraman itu terlihat sekali bahwa Golkar menjadi sasaran," ujar Indra.

Terkait soal dinasti kekuasaan Ratu Atut di Banten, Indra menilai SBY hendak menggesernya menjadi dinasti politik Golkar.  "Ini berbahaya bagi demokrasi dan itu juga diembuskan oleh Presiden SBY," katanya.

Karenanya Indra menganggap SBY saat menanggapi kasus Akil dan Atut bukanlah dalam kapasitasnya sebagai presiden, melainkan atas nama Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Ujungnya pun bisa diduga, SBY hendak memanfaatkan kekuasaan demi menaikkan elektabilitas PD.

"Jadi ada serangan sistematis yang diberikan oleh Pak SBY dalam kapasitas sebagai seorang ketua umum PD dengan pidatonya yang emosional belakangan ini, termasuk terhadap Partai Keadilan Sejahtera sangat emosional. Ini memberikan pengaruh negatif terhadap perjalanan pemerintahan ke depan daripada masalah pertarungan partai," kata Indra.

Ia menjelaskan, SBY seharusnya bisa membedakan posisinya sebagai seorang presiden dan ketua umum PD. Jika tidak, menurut Indra, hal itu akan mengganggu subjektivitas presiden. "Kenapa mau mengomentari dinasti politik, seolah-olah dinasti politik wilayah kerja seorang presiden, kepala negara. Seharusnya tidak perlu dikomentari oleh presiden," pungkas Indra. (gil/jpnn)