Tuding Sunat Honor Pantarlih, Demo di Kantor KPU Jakbar

jpnn.com - JAKARTA - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gema Keadilan Jakarta Barat, berunjukrasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat.

Mereka menuntut KPU Jakbar segera memecat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kedoya Selatan, Hanafi, dan menonaktifkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kebun Jeruk, Sumardi Ramlan, karena diduga memotong honor petugas panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Kedoya Selatan.

Menurut Koordinator aksi, Hasan Bin Asri, honor yang seharusnya diterima masing-masing petugas Rp 400 ribu. Namun pada kenyataannya sejumlah petugas diduga hanya menerima Rp340 ribu.

"Katanya alasan pemotongan untuk keperluan operasional PPS dan untuk membayar petugas pantarlih lain yang TPS-nya belum dianggarkan," ujar Hasan dalam orasi yang disampaikan di depan kantor KPU Jakbar, Jalan Panjang, Jakarta, Kamis (15/8).

Kondisi ini sangat disayangkan, karena di Kelurahan Kedoya Selatan terdapat 57 TPS. Jika pemotongan dilakukan terhadap masing-masing TPS, maka menurutnya patut diduga terdapat puluhan juta rupiah anggaran negara yang digelapkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Informasi yang kita terima masing-masing petugas juga masih diminta sumbangan sukarela. Karena itu kita minta KPUD melakukan tindakan tegas memecat orang yang melakukan korupsi demi menyelamatkan pemilu yang bersih, jujur dan adil," ujarnya.

Menanggapi tuntutan pengunjukrasa, Ketua KPU Jakarta Barat, Sunardi, akhirnya menggelar pertemuan dengan mengundang perwakilan Gema Keadilan, petugas PPS dan PPK serta sejumlah Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kebun Jeruk.

Sunardi mengaku berdasarkan dipa anggaran yang ditetapkan, tiap TPS memang memeroleh Rp400 ribu untuk melakukan pemutakhiran data. Namun anggaran tersebut dipotong pajak sebesar 5 persen, sehingga masing-masing TPS menerima Rp380 ribu.