Tujuh Pemda di Sekitar Danau Toba Suka Bermain Sendiri-sendiri

Apa yang menurut PHRI menjadi ganjalan masuk ke kawasan Danau Toba?

Persoalan di sana itu ya tujuh kabupaten itu ( Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Taput, Humbahas, Dairi, dan Karo, red). Mereka kurang koordinasi. Mereka saling itu, saling merasa dominan. Selama ini sukanya bermain sendiri-sendiri. Jadi ke depan mereka harus memperbaiki koordinasi.

Dari segi infrastuktur bagaimana?

Begini, dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PHRI Pak Haryadi (Haryadi Sukamdani, red), sudah menyampaikan akan memberikan dukungan penuh pengembangan Danau Toba. Tapi ini tentunya hanya sebatas soal penginapan, hotel, restoran. Untuk jalan raya, lalulintas penerbangan, itu domainnya pemerintah. Kalau itu sudah beres, investor otomatis akan masuk. Hotel, penginapan, itu akan otomatis, apalagi sekarang investor asing juga bisa dengan mudah masuk.

Jika investor asing bidang perhotelan masuk, bagaimana? Karena mereka bukan anggota PHRI?

Itulah kesulitan kita. Karena itu, yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama pemerintah daerah, bagaimana tetap memberikan peluang kepada investor lokal yang sudah lama bermain di sana, terutama yang kelas-kelas melati itu. Mereka perlu mendapatkan pinjaman lunak.

Anda tadi menyebut awal tahun PHRI sudah menyiapkan program prioritas untuk Danau Toba, konkritnya seperti apa?

Begini, kita sudah diskusi-diskusi di sana, memang ada persoalan, ya itu tadi, masalah sikap tujuh kabupaten di sana. Itu kendala-kendala di era otonomi daerah. Makanya, begitu akan dibentuk Badan Otorita pengembangan Danau Toba, berarti nanti itu di bawah pusat, masalah-masalah terkait otonomi, secara otomatis akan ditangani pusat. Pusat yang akan turun tangan. Kalau semua sudah beres, termasuk juga infrastruktur, kita tinggal masuk.