Tumpukan PR Menanti Mas Nadiem di Kemendikbud

“Anehnya lagi, lulusan SMK malah lebih banyak menganggur ketimbang lulusan SMA,” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Fikri mensinyalir hal itu karena minimnya daya serap lapangan kerja yang cukup bagi lulusan SMK yang digenjot selama lima tahun terakhir. 

“Jumlah lulusan terus bertambah, tetapi yang menyerap tidak ada karena tidak ada koneksi, link and match antara kebutuhan di industri dengan jurusan yang tersedia,” ungkapnya.

Dia menambahkan tantangan selanjutnya bagi mendikbud adalah bagaimana direktorat SMK punya data berapa jumlah kebutuhan industri sebenarnya, baru kemudian jurusan yang sesuai dibuka.

Selain masalah SMK, kata Fikri, masih terdapat kesenjangan kesempatan bersekolah dan menikmati infrastruktur pendidikan yang sudah digelontorkan APBN dalam lima tahun terakhir. Data Panitia Kerja Sarpras pendidikan dasar & menengah di Komisi X DPR pada 2018 menemukan, masih terdapat 1,3 juta ruang kelas (75 persen dari total 1,8 juta) di seluruh Indonesia yang rusak.   

“Dan karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, butuh 10 tahun lamanya agar seluruhnya bisa diperbaiki,” imbuh Fikri.

Masalah pemerataan pun tidak kalah besar.  Menurut data neraca pendidikan daerah 2016 oleh Kemendikbud, anggaran pendidikan dalam APBD hanya dianggarkan kurang dari 10 persen di 33 provinsi. 

“Bahkan di Papua hanya 1,4 persen,” tegas Fikri.