Tunggu Partai Hancur Dulu Baru Dukung Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Partai Golkar yang memutuskan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menuai kritikan dari kader internal partai Beringin. 

Apalagi, keputusan itu langsung diambil setelah PG menggelar rapat konsultasi. Fungsionaris DPP PG Ahmad Dolly Kurnia heran, keputusan mendukung pemerintah itu dilakukan di tengah PG merengek-rengek meminta Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan kepengurusan PG.

“Saya mengkritik rapat konsultasi kemarin yang tiba-tiba memutuskan mendukung pemerintah. Momentum itu tidak tepat. Kenapa mendukung pemerintah ketika merengek minta SK? Kenapa tidak dari awal saja?” kata Dolly, Minggu (28/2) di Jakarta, dalam diskusi bertajuk “Re-Branding Partai Golkar”.

Menurut dia, parpol tidak melulu bisa atau tidak hidup di dalam maupun di luar pemerintahan. Suatu parpol yang modern di dalam menghadapi sebuah kompetisi politik harus siap menang dan kalah serta menerima konsekuensi. "Dalam situasi kemarin, antara (keputusan) di luar dan dalam (pemerintahan) ada kepentingan elite tertentu,” paparnya.

Dia pun menyebut salah satu pemicu terjadinya konflik PG adalah karena saat mau damai antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tidak mencapai kesepakatan. Menurut dia, Agung mengatakan kalau mau damai maka Golkar harus mendukung pemerintah. 

Namun, tegas dia, Aburizal tidak mau dan masih tetap di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih. Lalu, ia mempertanyakan, kenapa tiba-tiba sekarang berbalik mendukung pemerintah. “Nunggu partai hancur dulu baru mendukung pemerintah. Kalau mau, dukung dari awal,” sesalnya. (boy/jpnn)