Tunjangan Anggota DPR Australia Kini Jadi Sorotan

Pengunduran diri Ketua DPR (House of Representatives) Australia Bronwyn Bishop akibat skandal biaya perjalanan, kini membuat isu tunjangan bagi anggota DPR menjadi sorotan.

Bronwyn Bishop mundur dari jabatannya hari Minggu (2/8/2015) menyusul terungkapnya informasi bahwa ia menyewa helikopter dari Melbourne ke Geelong yang hanya berjarak satu jam lebih jika mengendarai mobil.

Sewa heli senilai 5 ribu dolar lebih (sekitar Rp 50 juta) itu, ternyata ia bebankan ke kas negara karena diklaim sebagai perjalanan dinas. Padahal, Bishop saat itu menghadiri acara partainya, yaitu Partai Liberal yang kini merupakan koalisi pemerintah di Australia.

Isu mengenai tunjangan perjalanan dinas anggota DPR pun kini menjadi sorotan di media lokal.

Mantan anggota Komisi Kompetisi dan Konsumen Australia Professor Allan Fels misalnya, menyatakan kecewa karena rekomendasi sebuah tim independen lima tahun lalu tidak diterapkan sepenuhnya.

Prof. Fels yang di tahun 2010 menjadi anggota Tim Evaluasi Tunjangan Anggota Parlemen, mengatakan timnya saat itu menyampaikan 39 rekomendasi untuk menutup kemungkinan penyalahgunaan uang tunjangan.

"Hanya 17 dari 39 rekomendasi kami yang dijalankan. Pemerintah tampaknya kurang motivasi dalam menerapkan usulan perbaikan itu," katanya kepada ABC, Selasa (4/8/2015).

"Salah satu rekomendasi utama justru tidak dijalankan," jelasnya. "Misalnya, usulan agar setiap anggota parlemen melalui website mereka masing-masing, memuat link yang berisi seluruh biaya yang mereka ajukan penggantiannya ke Departemen Keuangan".