Tunjangan Guru Telat Bayar, Administrasi Jangan jadi Alasan

jpnn.com, SURABAYA - DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim lebih memperhatikan kesejahteraan guru.

Terlebih masalah tunjangan yang menjadi hak para pengajar. Jangan sampai penyalurannya tertunda. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim Aghata Retnosari.

Dia mengatakan, peran guru sangat besar, terutama dalam membantu mengurangi angka buta huruf dan mentransfer ilmu kepada penerus bangsa. Juga untuk menanamkan karakter bangsa yang cukup kuat.

"Oleh karena itu kami minta kepada Dinas Pendidikan Jatim untuk memperhatikan hak-hak guru tersebut mulai pembagian TPP (tunjangan profesi pendidikan, Red) harus tepat waktu, " ujar Aghata, seperti diberitakan Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Diakui, sejak peralihan kewenangan SMA/SMK dari pemerintah daerah ke pemprov, pengalihan beban anggaran TPP juga dibebankan ke pemprov.

Meski begitu, telatnya penyaluran tunjangan bagi guru PNS ini tidak seharusnya terjadi.

Dari catatannya, seharusnya pencairan dana tersebut pada triwulan ketiga ini sudah sampai ke tangan guru Oktober lalu. Namun hingga kini belum juga terealisasikan.

"Kalau keterlambatan ini soal administrasi, saya rasa bukan alasan, karena sekarang sudah zamannya teknologi," bebernya.