Tuntut DBH Hutan Lindung

Rabu, 06 Oktober 2010 – 17:54 WIB

Di Sumatera Barat misalnya, sebesar 65 persen dari keseluruhan luas wilayahnya (4.229.730 Ha) ditetapkan sebagai kawasan lingkungan hidup yang tidak boleh dijadikan kawasan pemukiman, apalagi untuk dieksploitasi.

"Bahkan salah satu kabupatennya, yakni Pesisir Selatan dengan luas wilayah 5.749,89 Km2, pemerintah menetapkan sekitar 90 persen dari luas wilayahnya itu sebagai hutan lindung. "Konsekuensinya, hingga kini Pesisir Selatan menjadi kabupaten tertinggi angka kemiskinannya di Sumatera Barat," tegas Taslim, yang juga Anggota Komisi III DPR itu.

Kalau mau adil, lanjutnya, Sumatera Barat sebagai kawasan sumber air bersih yang mengalir ke Riau dan Bengkulu mestinya juga dapat kompensasi. "Faktanya kan tidak, karena pemerintah lebih melihat tambang minyak di Riau lebih penting ketimbang sumber air bersih yang dimiliki Sumbar," pungkasnya. (fas/jpnn)

JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PAN, M Taslim meminta pemerintah dan DPR membuat formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News