Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Tuntut Ganti Rugi, Warga Blokir Wisma Atlet

Jumat, 05 Agustus 2011 – 09:57 WIB
Tuntut Ganti Rugi, Warga Blokir Wisma Atlet - JPNN.COM
PALEMBANG- Kecewa dengan proses pembahasan ganti rugi lahan yang tidak ada kejelasan dari pemerintah, belasan warga yang mengatasnamakan Tim Advokasi Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Provinsi Sumsel memblokir jalan masuk menuju Wisma Atlet. Aksi warga ini dipicu kelambanan pemerintah membayar ganti rugi, padahal proses mediasi telah dilakukan sejak tahun 2002 silam.

Bahkan dari luas lahan yang diakui sebagai milik Idris bin Ismail yang hingga saat ini belum dibayarkan ganti ruginya mencapai 6,8 Ha, padahal pengukuran telah dilaksanakan. Namun untuk tanam tumbuh yang ada di atas lahan tersebut telah diganti rugi. “Khusus untuk tanam tumbuh kita akui sudah diganti rugi. Namun untuk lahan yang klien kami miliki, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan oleh pemerintah,” ulas Muhammad Aminuddin SH, kuasa hukum Idris bin Ismail disela-sela memblokir pintu masuk wisma atlet di Jakabaring, kemarin (4/8).

Karena itu, dikatakan Amin, tindakan pemasangan portal dan pagar di pintu masuk merupakan tindaklanjut dari surat somasi yang dikirimkan dan tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah provinsi. “Sebelumnya upaya hukum telah kita lakukan dengan mengirimkan somasi, namun tidak mendapatkan tanggapan. Sehingga pemblokiran ini merupakan action atau upaya hukum kedua yang kami lakukan, dengan harapan ada kejelasan terkait ganti rugi lahan atasnama Idris bin Ismail yang mencapai 6,8 ha,” bebernya diamini tim kuasa hukum yang lain.

Untuk itu, dirinya mengharapkan agar ada tindakan nyata dari Pemprov Sumsel untuk membayar ganti rugi lahan yang dimiliki dengan harga Rp 300 ribu/meter atau secara total mencapai Rp 20 miliar. “Bila tetap tidak ada kejelasan dari pemerintah, kita akan kembali memblokir dan memagar seluruh lahan yang menjadi hak klien kami,” terangnya.

PALEMBANG- Kecewa dengan proses pembahasan ganti rugi lahan yang tidak ada kejelasan dari pemerintah, belasan warga yang mengatasnamakan Tim Advokasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News