Ulama Jatim Melempem Penegakan Antikorupsi

SITUBONDO  - Bagaimana sikap ulama menghadapi pemilu menjadi pokok pembahasan konferensi internasional di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah-Syafi"iyah (P2S2) Sukorejo. Dalam salah satu rekomendasi yang dihasilkan, ulama diminta berani berteriak untuk membentuk moral politik kepada umat dan pemimpin, khususnya politikus.
 
Tujuannya, membangkitkan kembali semangat ulama antikorupsi. Sebab, penegakan antikorupsi di Indonesia memerlukan support moral yang luar biasa dari berbagai kalangan.
 
Rekomendasi tersebut diumumkan pada penutupan konferensi kemarin (30/3). Selanjutnya, rekomendasi itu dikirimkan kepada para ulama, cendekiawan, dan para pejabat pemerintahan agar dilaksanakan.
 
Sekjen ICIS KH Hasyim Muzadi mengatakan bahwa program pemberantasan korupsi KPK pasti dihadang koruptor di segala bidang, mulai hukum, politik, hingga ekonomi.

"Ini harus diperkuat dengan moral ulama. Moral ulama ini baru bisa diangkat jika mereka diberi tahu tentang bahaya korupsi, baik untuk negara maupun agama," kata Hasyim.
 
Mantan ketua umum PB NU tersebut berharap ulama di Jawa Timur kembali bangkit untuk penegakan antikorupsi. Sebab, mereka selama ini termasuk yang melempem di antara ulama di provinsi lain dalam hal urusan penegakan antikorupsi.
 
"Jadi, tujuan jangka pendeknya begitu. Dalam menghadapi pemilu, ulama-ulama harus kembali pada moral ulama. Sekarang ini semuanya sudah serba transaksional, jual beli suara, semua ditanya wani piro. Ini semua melanggar agama, maka ulama harus berteriak. Konferensi ini memacu ulama untuk berteriak, jangan karena menantunya nyalon, maka diam saja," beber Hasyim.
 
Selain itu, rekomendasi lain yang dihasilkan Konferensi Internasional Ulama dan Cendekiawan Muslim tersebut berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Islam yang moderat untuk mengatasi krisis multidimensi yang telah mencabik-cabik umat Islam di dalam negeri maupun luar negeri.
 
Setidaknya ada tujuh item rekomendasi pemikiran Islam moderat lain. Yakni, moderasi pemikiran, moderasi dalam upaya penerapan syariah, moderasi dalam bertoleransi, moderasi dalam berpolitik, moderasi dalam pendidikan dan pengajaran, moderasi dalam ekonomi, serta moderasi dalam tradisi dan budaya. (pri/aif/JPNN/c7/agm)