Umat Katolik DKI Jakarta, Jangan Golput!

jpnn.com, JAKARTA - Pilkada serentak telah menjadi perhatian berbagai kalangan, tak terkecuali Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Melalui seruan pastoral tertanggal 10 Nopember 2016, KWI menyerukan kepada umat Katolik untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada sesuai anjuran Ajaran Sosial Gereja Gaudium et Spes.

Ada lima anjuran pokok KWI yaitu ikut mengawal proses pilkada; mengantisipasi munculnya masalah dan ancaman; memilih dengan cerdas dan bertanggung jawab; memahami kriteria pilihan dan kiat dalam memilih dengan tepat; dan berdoa untuk kelancaran pilkada.

Berkenaan dengan itu, Organisasi Masyarakat (Ormas) Katolik menyerukan umat Katolik di DKI Jakarta untuk menggunakan hak pilih dalam pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada tanggal 19 April 2017.

“Jangan golput dalam pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua tanggal 19 April 2017,” demikian seruan tertulis sejumlah ormas Katolik, Minggu (9/4).

Adapun sejumlah ormas Katolik yang terlibat dalam seruan ini adalah Pemuda Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Forum Masyarakat Katolik Indonesia - Keuskupan Agung Jakarta (FMKI - KAJ) dan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA).

Pada bagian lain, Umat Katolik di DKI Jakarta diminta untuk mengecek, apakah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Cek online di sini: https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/nasional. Kemudian masukan Nomor Induk Kependudukan NIK) Anda. Bila belum terdaftar, segera pastikan dengan meminta surat keterangan dari Kelurahan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bahwa Anda warga DKI Jakarta, sebagai bukti penguat saat di TPS.

Ormas Katolik juga menyeru agar umat Katolik di DKI Jakarta memastikan secara teknis bahwa Anda tidak ada halangan untuk melangsungkan hak politik. Caranya adalah memastikan bahwa undangan pencoblosan (undangan C6) sudah ada di tangan sebelum hari pencoblosan. Jika perlu lakukan pengecekan ke RT atau kelurahan.

Selain itu, Ormas Katolik juga mengingatkan bahwa memilih calon gubernur dan wakil gubernur sesuai hati nurani terutama dengan mempertimbangkan aspek kebinekaan, komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup, serta berkomitmen pada pemberantasan korupsi, seperti anjuran KWI.