UMP Papua Barat Dianggap Tak Masuk Akal
Jumat, 02 Desember 2011 – 07:14 WIB
SORONG - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat yang hanya naik 3,35 persen, dinilai sangat kecil oleh Serikat Buruh yang ada di Papua Barat. Kenaikan ini dinilai tidak masuk akal karena kebutuhan hidup di Papua Barat sangat tinggi termasuk di Kota Sorong. “Sepertinya dewan pengupahan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, entah dasarnya dari mana sehingga menaikkan UMP hanya 3,35 persen. Dari berita di Radar Sorong, Menteri Tenaga Kerja sudah menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menaikkan UMP, apakah hal tersebut sudah dilaksanakan apa belum,” kata Drs. Niko Rahajaan, Ketua DPC Nikeuba SBSI Kota dan Kabupaten Sorong (Federasi Niaga Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) kepada Radar Sorong (JPNN Grup), Kamis (1/12) di pelataran kantor Wali Kota Sorong.
Dikatakannya, sesuai prosedur harusnya pihak-pihak terakit turun lapangan melakukan survey harga, dan nilai kehidupan layak juga harus diperhitungkan. Survey harga mulai dari Sembako, sabun mandi, harga pakaian termasuk inflasi dan deflasi di daerah dan lain sebagainya.
“Bandingkan antara Jakarta dengan Papua Barat, sebelumnya UMP di Papua Barat adalah UMP yang tertinggi di Indonesia, tetapi untuk Papua Barat hanya mengalami kenaikan 3,35 persen dengan total Rp 1.450.000, sementara untuk DKI Jakarta mengalami kenaikan 18,53 persen yang mana tahun 2011 sebesar 1.290.000 dan untuk tahun 2012 menjadi 1.529.000,” tukasnya.
SORONG - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat yang hanya naik 3,35 persen, dinilai sangat kecil oleh Serikat Buruh yang ada di Papua
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Daerah
Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
Minggu, 24 November 2024 – 19:00 WIB - Kep. Riau
Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB
Minggu, 24 November 2024 – 12:05 WIB - Daerah
Banjir Merendam 2.014 Rumah di Kabupaten Bandung, 12.250 KK Terdampak
Minggu, 24 November 2024 – 11:10 WIB - Riau
Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun
Minggu, 24 November 2024 – 08:01 WIB
BERITA TERPOPULER
- Pilkada
Bawaslu Sleman Tangani Praktik Politik Uang Oleh Tim Paslon Nomor Urut 01
Minggu, 24 November 2024 – 16:22 WIB - Bulutangkis
Live Streaming Final China Masters 2024 Jojo Vs Antonsen, Sekarang!
Minggu, 24 November 2024 – 16:17 WIB - Bulutangkis
Final China Masters 2024 Dibuka dengan Dramatis, 93 Menit
Minggu, 24 November 2024 – 14:32 WIB - Jabar Terkini
BPBD: 2.014 Rumah Terendam, 12.250 Kepala Keluarga Terdampak Banjir di Kabupaten Bandung
Minggu, 24 November 2024 – 14:30 WIB - Politik
Hasto Mendengar Informasi Bakal Dijadikan Tersangka di Kasus Absurd
Minggu, 24 November 2024 – 13:37 WIB