UNESCO Imbau Negara Donor Tak Kurangi Bantuan

Sabtu, 25 Oktober 2008 – 10:37 WIB

JAKARTA — Krisis keuangan global rupanya mulai membuat Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) khawatir. Untuk itu, UNESCO mengimbau agar negara-negara donor tidak mengurangi bantuan luar negeri yang diperuntukan bagi bidang pendidikan menyusul terjadinya krisis keuangan global tersebut.

’’Krisis di Amerika Serikat (AS, Red) telah berdampak pada dunia sehingga perlu diupayakan bersama agar krisis itu tidak memberikan dampak serius terhadap pembangunan bidang pendidikan di dunia dan tetap dapat dipelihara,’’ kata Asisten Direktur Jenderal Bidang Pendidikan UNESCO Nicholas Burnett usai pembukaan Konferensi Parlemen Asia Pasifik bidang Pendidikan di Jakarta.

Burnett mengatakan, krisis ekonomi dunia akan berdampak pada dua hal. Pertama, adanya tekanan-tekanan untuk mengurangi anggaran pendidikan oleh masing-masing negara. Dan kedua, adanya tekanan-tekanan untuk mengurangi dana bantuan luar negeri dari negara donor yang diarahkan bagi pendidikan.

Dua tekanan tersebut, lanjut dia, harus dihindari mengingat pendidikan adalah pilar penting untuk membangun bangsa, membangun peradaban dunia dan menyelesaikan krisis itu sendiri. Pendidikan adalah isu strategis yang menentukan maju mundurnya suatu bangsa. ’’Karena itu, UNESCO berharap agar negara-negara donor mengupayakan agar alokasi anggaran pendidikan di tengah situasi krisis ini tidak dikurangi dan tetap menjadi prioritas utama,’’ terangnya.

Asisten Direktur Jenderal Bidang Kerjasama dan Hubungan Eksternal UNESCO Ahmed Sayyad menambahkan, krisis sekarang telah menyebar cepat ke seluruh dunia menjadi krisis global. Karena itu, dia berharap krisis ini segera berakhir sehingga dunia pendidikan tidak akan seterusnya terkenan imbasnya. ’’Semoga semua masalah-masalah negatif terkait krisis global yang menimpa dunia pendidikan dapat berakhir dan segera pulih seperti biasanya,’’ terangnya.

Sementara itu, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rahman mengatakan, kemampuan pemerintah Indonesia dalam membiayai pendidikan sangat terbatas. Itu sebabnya, Indonesia sampai saat ini masih membutuhkan bantuan dari negara donor melalui UNESCO. ’’Masyarakat juga harus didorong untuk ambil peran dalam pembiayaan pendidikan. Jadi, tidak hanya tugas pemerintah tetapi juga swasta,’’ tandasnya. (zul)